Laporan Dugaan Pemerkosaan di Rumah Jabatan Bupati Kupang Diproses Polda NTT, PERMASKKU Tuntut Transparansi


Mexintv,com.KOTA KUPANG – Dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi perhatian publik. Seorang perempuan berusia 21 tahun telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda NTT. 


Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (PERMASKKU) mendesak kepolisian mengusut perkara itu secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi kekuasaan.


Berdasarkan informasi yang dilansir Digtara.com, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Rabu malam hingga Kamis dini hari, 11–12 November 2026. 


Korban mengaku mengalami dugaan kekerasan seksual setelah diajak seorang rekannya menemui Bupati Kupang dengan alasan mendapatkan pekerjaan.


Peristiwa tersebut kini menjadi sorotan karena lokasi kejadian yang dilaporkan merupakan rumah jabatan kepala daerah, tempat yang semestinya menjadi simbol pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.


Dalam kronologi yang diberitakan, korban berinisial RWM (21) awalnya diajak oleh seorang rekannya berinisial EK untuk menemui Bupati Kupang sekitar pukul 20.00 WITA.


Setibanya di rumah jabatan, korban disebut berada di dalam ruangan bersama pihak yang dilaporkan setelah rekannya diminta meninggalkan ruangan.


Korban kemudian mengaku mengalami dugaan pemerkosaan di kamar tidur. Peristiwa tersebut disebut terjadi lebih dari satu kali, yakni pada Rabu malam dan berlanjut hingga Kamis dini hari.


Setelah kejadian pertama, korban sempat menghubungi seorang temannya berinisial STM (20) untuk meminta dijemput. Namun, berdasarkan kronologi yang disampaikan, korban belum berhasil meninggalkan lokasi saat itu.


Persoalan lain muncul setelah kejadian kedua. Pihak yang dilaporkan disebut menyerahkan uang sebesar Rp3 juta kepada korban. Namun, uang tersebut kemudian diduga diambil oleh EK yang berada di luar kamar.


Korban juga mengaku mendapat ancaman agar tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain.


Keberanian korban untuk mencari keadilan akhirnya diwujudkan dengan mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT pada Kamis siang, 12 November 2026. Korban datang bersama ibunya untuk melaporkan dugaan peristiwa tersebut.


Direktur PPA-PPO Polda NTT, Kombes Pol Dr. Nova Irone Surentu, SH, MH, membenarkan bahwa laporan terkait perkara tersebut telah diterima kepolisian.


"Kasus sudah dilaporkan kemarin dan sedang berproses. Sudah ada laporannya di Polda NTT," ujar Nova ketika dikonfirmasi pada Jumat, 13 November 2026.


Perkembangan kasus ini turut mendapat perhatian Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (PERMASKKU).


Ketua Umum PERMASKKU, Asten Bait, menyampaikan kecaman dan meminta Polda NTT menangani laporan tersebut secara objektif serta tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun.


Menurut Asten, perkara tersebut bukan semata-mata persoalan pribadi, melainkan menyangkut perlindungan terhadap perempuan, martabat manusia, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.


"Jangan sampai jabatan dan kekuasaan menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Ini persoalan kemanusiaan dan menyangkut martabat perempuan," tegas Asten.


Ia menekankan bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana harus diproses berdasarkan hukum dan alat bukti, tanpa mempertimbangkan kedudukan sosial maupun jabatan pihak yang dilaporkan.


PERMASKKU menyatakan tidak akan tinggal diam apabila penanganan perkara tersebut tidak menunjukkan perkembangan dan kejelasan informasi kepada masyarakat.


Asten menegaskan, organisasinya siap menggelar aksi demonstrasi di Mapolda NTT untuk mendesak Kapolda memastikan proses penanganan perkara berjalan hingga tuntas.


"Jika penanganan tidak disampaikan secara transparan, maka kami siap turun ke jalan dan menggeruduk Mapolda NTT. Kami akan meminta Kapolda NTT memastikan kasus ini diusut sampai tuntas," ujarnya.


PERMASKKU juga mempertanyakan akses informasi terkait perkembangan perkara tersebut. Menurut mereka, upaya konfirmasi wartawan kepada pihak Humas maupun Kanit PPA-PPO belum memperoleh keterangan yang diharapkan.


Meski demikian, PERMASKKU mengakui bahwa identitas dan privasi korban merupakan hal yang wajib dilindungi selama proses hukum berlangsung.


Organisasi mahasiswa tersebut menilai perlindungan identitas korban harus berjalan beriringan dengan penyampaian informasi perkembangan perkara secara proporsional kepada publik.


Dalam pernyataannya, PERMASKKU menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Polda NTT.


Pertama, mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual tersebut secara profesional, independen, dan tanpa intervensi pihak mana pun.


Kedua, memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut tanpa perlakuan istimewa.


Ketiga, memberikan perlindungan maksimal kepada korban, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun keamanan.


Keempat, menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat secara proporsional dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban.


Kelima, menindak tegas apabila ditemukan adanya intimidasi atau tindakan yang berpotensi menghalangi proses penegakan hukum.


Asten menegaskan bahwa PERMASKKU akan terus mengawal perkara tersebut hingga memperoleh kejelasan hukum.


"Negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan. Asas praduga tak bersalah harus dihormati, tetapi tidak boleh dijadikan alasan menutup kebenaran. Kami akan mengawal ini sampai ada kejelasan hukum," tutupnya.


Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap perempuan yang melaporkan dugaan kekerasan seksual.


Publik kini menantikan langkah konkret Polda NTT dalam menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan pengumpulan alat bukti untuk mengungkap peristiwa yang dilaporkan.


Di sisi lain, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas agar tidak muncul tekanan, intimidasi, maupun tindakan yang dapat menghambat proses hukum.


Kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan laporan masyarakat. Namun, setiap pihak yang dilaporkan juga tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


Polda NTT kini memegang tanggung jawab penting untuk memastikan perkara ini ditangani secara profesional, objektif, dan akuntabel.


Sumber: Digtara.com, Kompas.id, keterangan Direktur PPA-PPO Polda NTT, serta pernyataan resmi PERMASKKU, 13 November 2026.


(Mex)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Featured Video